PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SEPEDA MOTOR”

TUGAS

“PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SEPEDA MOTOR”

PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTA SUMENEP

Disusun oleh :

Nanang Sugianto                (120111100244)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2014

BAB 1

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain.

Seiring perkembanganyang terjadi dalam dunia bisnis yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen telah berkembang pesat yang menimbulkan persaingan antara para pelaku pasar diantaranya adalah memberikan kemudahan kepada debitur dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor. Sehingga dalam hal ini memerlukan jaminan atas usaha pembiayaan tersebut.

Untuk menjamin usaha tersebut dan memberikan kepastian hukum maka pemerintah mengeluarkan UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan tanggal 30 September 1999.

Kemudian pemerintah Indonesia juga mengeluarkan UU untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan untuk kegiatan pembiayaan konsumen yang tertuang didalam Pasal 23 ayat 2 UU RI No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang menyatakan bahwa : “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada para pihak lain benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Selanjutnya didalam pejanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang terdapat didalam perjanjian pembiayaan PT. ADIRA Finance, pasal 3 tentang syarat perjanjia yang menyatakan bahwa debitur dan atau penjamin dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan, atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga telah melakukan pelanggaran pasal 372 dan pasal 378 KUHP jo Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Sejak dibukanya kantor PT. Adira Finance cabang Kota Sumenep selaku lembaga pembiayaan konsumen sering timbul berbagai permasalahan ketika tidak terlaksananya kewajiban konsumen seperti yang diperjanjikan pada awal melakkan perjanjian, merupakan tindakan wanprestasi yang dalam perusahaan pmbiayaan merupakan resiko usaha, baik motor tersebut digadai, nasabah lari keluar kota atau pindah alamat tanpa laporan secara resmi ke kantor Adira Finace cabang Kota Sumenep, motor dipindahtangankan ke pihak ketiga dan bahkan ada perlawan dari konsumen guna penyelesaian utang.

B.   Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalah yang timbul dirumuskan sebaga berikut :

1.      Langkah apa saja yang bisa ditempuh oleh keditur dalam menyelesaikan kredit macet yang disebabkan oleh debitur wanprestasi ?

BAB II

PEMBAHASAN

PT. Adira Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayan unuk berbagai merek otomotif di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1990. Sejalan dengan perkembangan jaman PT. Adira Finance lebih berkonsentrasi kepada pembiayaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi baik itu dalam sektor pembiayaan sepeda motor maupun mobil, baru atau bekas berbagai merek tanpa harus terkait dengan salah satu merk tertentu.

Seiring berjalannya waktu PT. Adira Finance juga melakukan usaha peminjaman dana bagi konsumen yang membutuhkan dana dengan jaminan BPKB sepeda motor tersebut. Karyawan PT. Adira Finance lebih dari 28 ribu dan lebih dari 245 jaringan usaha yang tersebar di Indonesia, dan salah satunya ada di kota Sumenep.

Selama PT. Adira Finance berdiri di Kota Sumenep, timbul beragai pokok persoalan diantaranya :

1.      Unit dan Nasabah Raib

2.      Debitur atau penjamin memberikan suatu data tau dokumen yang tidak valid atau tidak sesuai dengan fakta.

3.      Jaminan yang dipindahtangankan tanpa adanya laporan ke perusahaan.

4.      Unit di gadai

5.      Debitur atau nasabah lari atau pergi keluar kota.

Mengenai debitur yang wanprestasi atau kredit macet juga sering terjadi, kredit macet yang terjadi tersebut terhitung sejak hari pertama debitur jatuh tempo untuk membayar angsuran/cicilan motor tersebut.

Langkah – langkah yang dilakukan kreditur dalam menyelesaikan kredit macet atau debitur yang wanprestasi.

Dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan, PT. Adira Finance menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kredit macet tersebut, yaitu pengajuan ggatan secara perdata dan ataupun pelaporan tindak pidana. Dalam hal pengajuan gugatan secara perdata terhadap debitur ang wanprestasi pihak perusahaan pembiayaan dapat mengajukan gugatan perdata tersebut kepengadilan negeri setempat dengan tuntutan ganti rugi. Ketentuan mengenai wanprestasi, telah dimuat secara tegas dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang termuat dalam syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara PT. Adira Finance dengan debitur. Dalam perjanjian tersebut mengatur tentang wanprestasi yang menyatakan bahwa, “penerimaan fasilitas atau penerima jaminan setuju dan mengikat diri kepada pemberi fasilitas dan/atau kuasanya mengenai terjadinya atau keadaan wanprestasi yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan terjadinya salah satu atau keadaan.

Sedangkan secara pidana debitur dapat dituntut dengan pasal 372 dan pasal 378 KUHP

1.      Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP)

2.      Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)

                      

Jaminan Fidusia juga telah mengatur sanksi yang tegas apabila debitur telah melakukan suatu pelanggaran suatu pelanggaran tindak pidana seperti yang telah dijelaskan diatas.

Adapun penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti yang dijalnkan oleh PT. Adira Finance Cabang Kota Sumenep didalam menyelasaikan kredit macet kendaraan bermotor tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1.      Pada overdue/keterlambatan 1-3 hari pihak provider yang telah bekerja sama dengan PT. Adira Finance yang berkedudukan di surabaya akan menelpon debitur dan mengingatkan bahwa debitur sudah terlambat melakukan pembayaran angsuran motor tersebut. 

2.      Apabila tidak ada pembayaran dari penerima fasilitas atau debitur pada keterlambatan 1 sampai dengan 3 hari tersebut, maka pada hari ke 4 A/R Head Bucket 1 dan 2 berdasarkan DKHC (daftar kerja harian collector) menugaskan Aro untuk melakukan penagihan langsung kerumah/ketempat kerja debitur atau alamat lain sambil mencari informasi keberadaan unit tesebut, penagihan ini maksimal 4 kali kunjungan dalam 1 bulan

3.      Jika masih juga tidak dilakukan pembayaran maka secara sistem akan terbit surat peringatan (SP) 1 (satu) pada keterlambatan 18 hari yang batas waktunya diberikan 7 (tujuh) hari kerja kepada penerima fasilitas. Apabila surap peringatan (SP 1) tadi tidak ditanggapi oleh debitur dan debitur tetap tidak membayar angsuran motor yang tertunggak tersebut, maka terbit surat peringatan (SP 2) pada ketrelambatan 25 hari yang batas waktuya juga 7 hari kerja, jika tetap tidak dilakukan pembayaran maka pada overdue/keterlambatan 31 hari secara sistem dan DKHR. Terbit surat tugas penarikan yang dilaksanakan oleh rem off untuk melakukan penagihan atau untuk melakukan penarikan unit tersebut, pada keterlambatan 31 hari atau sebelum masuk over due/keterlambatan 61 hari penerima fasilitas masih juga diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran melalui kasir-kasir PT. Adira Finance, sebelum masuk keterlambatan 61 hari.

4.      Apabila overdue/keterlambatan 60 hari masih juga tidak dilakukan pembayaran oleh debitur, maka secara sistem akan terbit surat keputusan penarikan unit tersebut yang dilakukan oleh deft collector. Jika unit berhasil dilakukan penarikan, debitur masih diberikan untuk melakukan penebusan terhadap kendaraan yang telah ditarik, debitur harus mengajukan kredit lancar, yaitu dengan membayar angsuran tertnggak ditambah dengan membayar angsuran 3 bulan dimuka ditambah dengn denda keterlambatan yang timbul dan biaya proses penarikan. Proses kredit  lancar hanya bisa dilakukan maksimal 7 hri setelah tanggal unit debitur ditarik oleh pihak Adira Finance kota Sumenep, biaya penarikan tetap akan dikenakan kepada debitur walaupun debitur telah mengajukan kredit lancar atau melunasi kredit kendaraanya untuk mengambil kembali kendaraanya.

5.      Jika eksternal collector bucket 3 tidak bisa melakukan penarikan unit tersebut maka secara otomatis berpindah ke ECB 4 yaitu pada keterlambatan 121-209 hari dan mempunyai waktu untuk melakukan penarikan unit tersebut sampai dengan keterlambatan 209 hari.

6.      Apabila tetp tidak ada penyelesaian pada keterlambata 121-209 hari maka secara sistem masuk kategori WO pada keterlambatan 210 hari, yang diambil oleh ROA.

Dalam menyelesaikan kredit macet PT. Adira Finance Cabang kota Sumenep, lebih menggunakan jasa Eksternal Collection yang akibatnya tidak semua kredit macet yang dilakukan ole debitur dapat dilakukan penarikan sehingga tidak ada efek jera kepada debitur yang melakukan wanprestasi.